Friday, November 13, 2015

Diskusi Pelanggaran HAM 65 di Kompas TV

Kamis (12/11) saya kembali bergabung dengan Kompas TV untuk menjadi salah satu hangouter teleconference dalam program Kompasiana TV.

Topik yang dibahas malam lalu cukup berat untuk saya, yakni kami berdiskusi tentang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi tahun 1965 di Indonesia, namun saat ini tengah dilakukan peradilan di Den Haag, Belanda.

Agak berat, bahkan sangat-sangat berat. Dunia hukum dan politik semacam ini bukan makanan saya sehari-hari, namun kali ini saya coba masuk dan menceburkan diri ke dalamnya.

Hadir sebagai narasumber pada kesempatan tersebut antara lain perwakilan sejarawan Anhar Gonggong, LBHI Alvon, komentator Sys NS, serta pengamat hukum Internasional.

Acara yang ditayangkan secara live pada Kamis (12/11) Pk. 20.00 s.d. 21.00 WIB ini juga menampilkan sesi teleconference dari Belanda oleh perwakilan WNI yang menyampaikan pendapatnya terkait soal peradilan Den Haag.

Dalam diskusi tersebut dibahas mengapa korban pelanggaran HAM 65 yang terjadi di Indonesia tetapi justru meminta bantuan ke peradilan internasional di Den Haag, Belanda. Hal ini disinyalir karena korban tersebut merasa pengaduannya tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu dibahas pula apakah negara perlu meminta maaf kepada keluarga korban seperti yang mereka harapkan. Dan saat diberi kesempatan menyampaikan komentar saya hanya berujar sederhana, apakah jika negara sudah meminta maaf kepada keluarga korban maka otomatis permasalahan selesai? Apakah korban menerima permohonan maaf tersebut?

Menurut saya ada hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu negara perlu memperhatikan hak dan kewajiban yang harus diterima warga negaranya, terlebih kepada yang merasa menerima ketidakadilan ataupun pelanggaran HAM. Tidak dengan mengabaikannya begitu saja tanpa memerdulikan sedikitpun apa yang dikeluhkan warganya.

Durasi tayang selama 1 jam tersebut ternyata tidak cukup mampu menarik kesimpulan apa yang sebaiknya negara lakukan menghadapi hal ini. Masing-masing pengamat memiliki pendapatnya sendiri-sendiri yang bisa saja hal ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia.

Membahas perihal hukum dan politik memang tidak mudah, banyak hal yang harus dipertimbangkan agar tetap menjunjung tinggi hukum di Indonesia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Satu hal yang pasti apapun topiknya, join Kompas TV, Seru!

(dnu, ditulis sambil apa hayoooo... haha..., 13 November 2015, 11.30 WIB)