Wednesday, March 23, 2016

Bukan Hanya Soal Taksi Konvensional dan Modern, tapi Lebih Kepada Taat Pada Aturan Operasional Angkutan Jalan


Selasa (22/3) saat terjadi huru hara demo pengemudi taksi konvensional yang menentang operasional taksi berbasis aplikasi, saya bersama rekan kerja berhasil aman menumpang taksi konvensional dari jalur Jakarta Utara menuju Jakarta Timur dan sekitarnya. Agak mengerikan memang saat itu, mengingat kondisi angkutan umum yang sedang berunjuk rasa hingga adanya pemberhentian taksi yang kedapatan mengangkut penumpang, karena jelas-jelas tidak ikut mengusung tuntutan rekan seprofesinya.

 

Dalam perjalanan saya berbincang dengan supir taksi berwarna biru tersebut, katanya, kehadiran taksi online memang sudah sangat-sangat mengurangi pendapatan para supir taksi konvensional. Hal ini tentu kita sudah mengetahuinya dari banyak pemberitaan. Namun ada hal yang saya cermati dan memang perlu ditegaskan lebih lanjut bagi para pengusaha taksi online yang sedang digemari saat ini, yaitu tentang ketaatan pada peraturan pemerintah mengenai kewajiban pengusaha agkutan umum.

 

Diberbagai media sosial tidak sedikit beredar kecaman yang ditujukan kepada pengemudi taksi konvensional yang meminta agar mereka memahami kemajuan teknologi, bahkan diminta juga untuk memahami kebutuhan masyarakat yang menginginkan moda transportasi yang lebih aman, nyaman dan harga terjangkau. Jika pertanyaannya dibalik, apakah masyarakat pernah sedikit saja ikut memahami mengapa para pengemudi taksi konvensional melakukan unjuk rasa? Pernahkah kita memahami akan turunnya pendapatan mereka? Pernahkah kita memahami gusarnya mereka saat mengetahui hari menjelang malam tapi pendapatan belum juga bisa menutup setoran? Pernahkah?

 

Jika tidak sedikitpun pernah terfikirkan hal tersebut, maka tidak elok pula kita gembar gembor meminta para pengemudi taksi untuk memahami kebutuhan kita. Pantas disebut apa jika demikian? Egois.

 

Terus membiarkan taksi online untuk beroperasi dan membiarkan pengemudi taksi konvensional sakit hati tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, menutup oeprasi taksi online juga bukan sebuah keputusan yang benar. Atau bahkan meminta taksi konvensional untuk berubah mengikuti perkembangan zaman hingga menurunkan tarif juga bukan hal yang mudah. Lalu bagaimana jalan keluar yang bisa memenangkan keduanya?

 

Nah, sekarang kembali lagi pada pertanyaan bagi siapa saja yang dengan semangat mengepalkan tangan untuk meminta taksi konvensional memahami akan perkembangan zaman, hingga mencoba menurunkan tarif dengan teknik promo tertentu, apakah telah mengetahui dan memahami dengan benar bahwa mekanisme operasional angkutan umum ada Undang-undangnya? Ada Peraturan Pemerintah yang memayungi. Ada ketentuan negara yang mengatur. Apakah telah paham benar tentang hal ini?

 

Jika belum sekaranglah saatnya kita bersama-sama belajar untuk memahami ; kendaraan yang dalam dalam kegiatan sehari-harinya melakukan aktifitas untuk kepentingan umum, diperuntukkan bagi masyarakat, ada proses pembayaran, ada penumpang, ada pengemudi, maka bisa dikatakan masuk sebagai sebagai angkutan umum. Dan tentu saja moda transportasi ini ada aturannya, jika menamakan dirinya sebagai taksi maka ada ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu ; ada argo meter yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengemudinya pun harus memiliki SIM A Umum.

 

Bagi yang hidup di kota besar yang merasa setiap inchi gerak geriknya selalu berkejaran dengan waktu sangat meras diuntungkan dengan adanya taksi online? Ya sangat setuju!

Masyarakat membutuhkan biaya transportasi yang murah? Setuju!

Masyarakat membutuhkan kenyamanan dari sebuah angkutan umum? Setuju!

Tidak boleh munafik karena siapapun tentu membutuhkan biaya hidup yang murah, tapi cepat tersedia dan nyaman saat digunakan? Setuju sekali!

 

Tapi yang harus diingat adalah, semua ada aturannya..., pun bagi operasional kendaraan roda empat yang melabelkan diri sebagai taksi. Setelah semuanya bersaing secara sehat dengan sama-sama mematuhi peraturan yang ada maka permasalahannya mengerucut pada pelayanan, kemudahan dipanggil saat dibutuhkan, ataupun kenyamanan kendaraan. Sehingga dikemudian hari sudah tidak ada lagi perang tarif yang bisa melenggangkan yang satu namun disisi lain ada yang merasa dibunuh.

 

Selanjutnya, mau jadi penumpang setia taksi konvensional maupun online bebas saja. Yang pasti harus tetap setia kepada pasangan masing-masing.

 

(dnu, ditulis sambil apa hayoooo... ada yang tau? Hahaha....., 24 Maret 2016, 10.22 WIB)

 

Berikut berita yang saya baca di http://www.koran-jakarta.com/uber-dan-grab-diusulkan-jadi-rental/ Semoga bisa jadi referensi dan pembuka wawasan.

 

Jika ingin menjadi operator angkutan harus tunduk pada aturan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan.

 

JAKARTA – Hasil pertemuan antara pemerintah dan angkutan berbasis aplikasi menghasilkan kesimpulan sementara, yakni jika transportasi online ingin mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus berbentuk perusahaan rental mobil.

 

Ini merupakan usulan hasil keputusan rapat bersama antara Plt Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Sugihardjo, Donny Sutadi sebagai Ko- misaris Uber Indonesia, Legal Manager Grab Indonesia Teddy Trianto Antono, Ketua Umum DPP Organda Adrianto dan Kadishub DKI Jakarta Andriansyah.

 

“Kalau bentuk rental kan banyak di DKI, angkutan-angkutan rental yang punya izin, kalau punya cepat silahkan kerjasama dengan yang punya izin, tapi mereka katakan akan membentuk koperasi silahkan juga, tapi semuanya harus mengikuti aturan yang ada,” kata Sugihardjo di Jakarta, Rabu (23/3).

 

Selain itu, tambahnya, ada dua solusi atas polemik taksi konvensional dengan taksi on- line. Namun, solusi ini belum menjadi keputusan mutlak dari pemerintah.

 

Sugihardjo menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjuti dari arahan Menteri Perhubungan Ignasius jonan yang mengundang Organda, Uber, Grab hingga Kadishub DKI Jakarta untuk mencari so- lusi bagaimana pengaturan taksi online.

 

”Kami sudah tanyakan, pilihannya ada dua, apakah sebagai operator angkutan atau sebagai Informasi Teknologi (IT) provider atau penyedia jasa aplikasi,” katanya.

 

Sugihardjo menjelaskan, jika memilih sebagai operator angkutan, tentu harus tunduk pada aturan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan.

 

“Dia harus memenuhi berbagai aturan mengenai badan hukumnya yang kedua kendaraannya harus terdaftar, kalau operasinya sebagai taksi, taksi cirinya harus pakai argo meter yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” katanya.

 

Sugihardjo menambahkan, jika taksi online ini sebagai rental car (mobil sewa), maka dimungkinkan juga dengan pelat hitam dan tanda khusus yang diberikan oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan semua angkutan umum harus terdaftar baik kaitannya dengan uji KIR maupun dengan aspek-aspek pengamanannya.

 

“Dan pengemudinya, jika di-diclare angkutan umum, maka pengemudinya harus mempunyai SIM umum, kalau jenisnya bus SIM B umum, kalau penumpang SIM A umum. Itu diatur di UU, tinggal pilihannya mau jadi operator lakukan itu. Tapi kalau mau jadi penyedia jasa aplikasi itu silahkan,” katanya.

 

Tidak hanya itu, jika Uber dan Grab memilih sebagai penyedia jasa aplikasi, harus bekerja sama dengan pengusaha angkutan umum resmi yang sudah terdaftar. Seperti Grab, ada namanya Grab Taxi yang itu tidak menyalahi dan kerjasama dengan operator-operator taksi yang tidak punya sistem aplikasi itu tetap jalan, dan itu ada yang dilanggar.

 

Revisi Permenhub

 

Sementara itu, pengamat transportasi Agus Pambagyo mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji untuk melegalkan angkutan umum berbasis online sebagai angkutan umum resmi (legal) bagi masyarakat Indonesia.

 

”Untuk melegalkan ang- kutan umum berbasis aplikasi secara cepat adalah dengan merevisi Peremenhub No.35 tahun 2003. Saat ini kami bersama berbagai pihak yang terkait menyiapkan draft revisi Permenhub No.35 tahun 2003,” katanya.

 

Revisi tersebut, lanjut Agus, berisi mengenai persyaratan angkutan umum online yang harus dipenuhi meliputi, harus berbadan hukum, berplat no- mor warna kuning, uji kir setiap 6 bulan,memiliki pool, memiliki bengkel, serta pesyaratan lain sebagaimana perusahaan angkutan umum.

 

Dengan demikian, katanya, angkutan umum online yang telah dilegalkan bisa beroperasi karena sudah memenuhi standar keselamatan. Sedangkan proses pembahasan revisi Permenhub No.35 tahun 2003 tidak lama.

 

“Pembahasannya sudah dilakukan sejak seminggu lalu dan diharapkan awal April sudah bisa diterbitkan Permenhub baru. Dalam Permenhub yang baru nanti, akan diatur tarif angkutan umum onlien berdasarkan jenis kendaraan yang dipakai dengan menggunakan range tarif atas dan bawah,” katanya. mza/AR-2