Monday, January 22, 2018

Gemas! Belum Ada KUHP, Bolehkah Kaum Penolak Menindak Sendiri LGBT?


Dua kali dalam dua malam menyaksikan acara bincang-bincang tentang LGBT (Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender) di salah satu stasiun televisi akhirnya membuat saya gatal untuk turut beropini. LGBT adalah jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual. Istilah itu berasal dari singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas (Wikipedia).



Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengadili gugatan soal LGBT dan kumpul kebo. MK menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk mengaturnya dalam sebuah Undang-undang.



Singkatnya, sampai dengan saat ini masih belum ada sebuah konsekuensi hukum pidana bagi para pelaku LGBT di Indonesia. Selanjutnya apa yang terjadi? Masyarakat cemas. Di satu pihak memandang pelaku LGBT tidak perlu dihukum pidana dengan alasan tertentu, dan di pihak lain merasa siapapun yang terbukti LGBT perlu ditindak tegas melalui hukum pidana yang sesegera mungkin harus ada dan berlaku di negeri ini.



Di tengah kondisi seperti ini, di mana semakin banyak remaja, dewasa maupun orang tua yang terjangkit penyakit penyimpangan seksual, namun belum ada hukum yang mumpuni untuk menindaknya, apa yang dapat kaum penolak LGBT lakukan? Sebagai rakyat biasa, bagi kaum yang memiliki pemahaman bahwa LGBT adalah penyakit penyimpangan seksual berbahaya yang sangat perlu dibinasakan, perlu turut ambil bagian untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.



Bukan hanya telah melanggar norma agama, LGBT ini juga telah melanggar hak hidup orang lain yang menjadi korbannya. Salah satu hal berat yang berdampak adalah rasa trauma yang diidap oleh korban LGBT yang akan terbawa selama hidupnya. Dengan kenyataan yang seperti ini hukuman apa yang pantas diterima oleh para pengidap LGBT? Cukupkah hanya dengan penjara belasan tahun saja? Tentu saja tidak. Pun jika hukuman mati dijatuhkan, tetap saja rasa trauma para korban tidak akan dapat dihilangkan.



Berangkat dari hal tersebut di mana negera ini belum juga menetapkan sanksi hukum pidana bagi para pengidap LGBT, bolehkah jika masyarakat bertindak untuk memberikan sanksi lebih dari sekadar sanksi sosial? Mengapa masyarakat perlu bertindak? Karena hal ini merupakan bentuk penyelamatan diri, keluarga, tetangga, hingga masyarakat luas pada umumnya. Perilaku LGBT yang sangat mengganggu kehidupan umat banyak sangat perlu ditindak tegas.



Mengapa dikatakan sanksi yang lebih dari sekadar sanksi sosial? Karena sanksi mengucilkan saja sangat tidak cukup. Mereka dengan sangat mudah dapat membentuk komunitasnya yang baru, di daerah yang baru dan menularkan kerusakan dirinya dengan sangat mudah.



Lantas jika boleh bertanya pada negara, bolehkah kaum penolak LGBT bertindak sendiri terhadap para pelaku LGBT dan kumpul kebo ini? Jika tidak segera di atasi maka bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan hancur oleh perilaku seksual yang menyimpang dari sebagian kecil rakyatnya yang dibiarkan begitu saja.



Gemas!



(dnu, ditulis sambil gemes-gemes gimana gituh!, 21 Desember 2017, 13.50 WIB)